Warga Negara dan Negara

A.  Hukum Negara Pemerintahan

1)    Hukum

• Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol.

• Menurut Para Ahli :

1. Aristoteles

Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.

2. Leon Duguit

Semua aturan tingkah laku para angota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh anggota masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika yang dlanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

• Sifat dan Ciri-ciri Hukum

Sifat-sifat Hukum

Setelah melihat definisi-definisi hukum tersebut, dapat diambil kesimpulan, bahwa hukum itu meliputi beberapa sifat, yaitu :

a)      Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.

b)      Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.

c)      Peraturan itu bersifat memaksa.

d)     Sanksi terhadap pelanggarang peraturan tersebut adalah tegas.

       Ciri-ciri Hukum

       Menurut C.S.T. Kansil, S.H. terdapat perintah dan atau larangan. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi setiap orang. Setiap orang berkewajiban untuk bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lainnya, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan dengan ‘Kaedah Hukum’. Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar suatu ‘Kaedah Hukum’ akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran ‘Kaedah Hukum’ yang berupa ‘hukuman).

• Pembagian Hukum

1. Menurut Asasnya :

a)      Bentuknya.

b)      Tempat Berlakunya.

c)      Cara Mempertahankannya.

d)     Sifatnya.

e)      Wujudnya.

f)       Isinya.

2. Menurut bentuknya:

a)      Hukum tertulis, hukum ini dapat pula merupakan:

• hukum tertulis yang dikodifikasikan.
• hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan.

b)      Hukum tak tertulis:

Adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak

tertulis namun berlakunya seperti suatu peraturan perundang (disebut juga Hukum

Kebiasaan).

3. Menurut tempat berlakunya, dapat dibagi:

a)      Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.

b)      Hukum Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam 

dunia Internasional.

c)      Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku di negara lain.

d)     Hukum Gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh Gereja.

4. Menurut waktu berlakunya :

a)      Ius Constitutum (Hukum Positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi

            suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.

b)      Ius Constituendum. yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang 

akan datang.

c)      Hukum Asasi (Hukum Alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam 

segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal 

batas waktu melainkan berlaku untuk selama-lamanya (abadi) terhadap 

siapapun juga diseluruh tempat.

5. Menurut isinya :

a)      Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan-

hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitik 

beratkan kepada kepentingan perorangan.

b)      Hukum Publik, yaitu kumpulan hukum yang mengatur hubungan antara 

negara dengan alat perlengkapannya atau antara Negara dengan 

Perorangan (melindungi kepentingan umum).

6. Menurut Sifatnya :

a)      Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga 

harus dan mempuyai paksaan mutlak.

b)      Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila

pihak-pihak yang bersangkutan telah memberi peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

7. Menurut cara mempertahankannya :

a)      Hukum Materiil, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur

            kepentingan dan hubungan-hubungan yang berujud perintah dan larangan-larangan.

            Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain.

b)      Hukum Formil (hukum acara atau hukum proses), yaitu hukum yang memuat

peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan

            dan mempertahankan hukum materiil atau peraturan-peraturan bagaimana

 cara-cara mengajukan suatu perkara ke muka Pengadilan dan bagaimana 

cara-caranya hakim memberi keputusan.

Contohnya: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata.

8. Pembagian Hukum Menurut Sumbernya :

a)      Undang-undang.

b)      Kebiasaan.

c)      Traktat.

d)     Yurisprudensi.

9. Pembagian Hukum Menurut Wujudnya

a)      Hukum Objektif

Hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai seseorang atau

golongan tertentu. Hukum ini hanya membuat peraturan saja yang mengatur

hubungan hukum antara 2 orang atau lebih.

b)      Hukum Subjektif

Hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang tertentu atau 

lebih.

2)    Negara

       Negara adalah suatu bentuk organisasi yang tercipta karena sekelompok orang yang mempunyai tujuan serta visi misi yang sama terhadap suatu wilayah yang cakupannya lebih luas.

·         Menurut Para Ahli

a.       Menurut John Locke (1632-1704) dan Rousseau (1712-1778), negara adalah suatubadan atau organisasi hasil dari pada perjanjian masyarakat.

b.      Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopolidalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah Menurut Mac Iver, suatu negara harus mempunyai tiga unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan.

c.       Menurut Roger F. Soleau, negara merupakan alat atau wewenang yang mengaturatau mengendalikan persoalan-persoalan bersama yang diatasnamakan masyarakat.

• Dua Tugas Utama Negara

a.       Tugas esensial Negara adalah mempertahankan Negara sebagai organisasi politikyang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas Negara (memelihara perdamaian, ketertiban,dan ketentraman dalam Negara serta melindungi hak milik dari setiap orang) dan tugas eksternal (mempertahankan kemerdekaan Negara). Tugas esensial sering tugas asli dari Negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah Negara di seluruh dunia.

b.      Tugas fakultatif Negara diselenggarakan oleh Negara untuk dapat memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.

• Sifat-sifat Negara

a.       Sifat memaksa : Tiap-tiap negara dapat memaksakan kehendaknya, baik melalui jalur hukum maupun melalui jalur kekuasaan.

b.      Sifat monopoli : Setiap negara menguasai hal-hal tertentu demi tujuan negara tersebut tanpa ada saingan.

c.       Sifat totalitas : Segala hal tanpa terkecuali menjadi kewenangan negara. Contoh : semua orang harus membayar pajak, semua orang sama di hadapan hukum dan lainnya.

• Unsur-unsur Negara

a.       Penduduk adalah warga negara yang mempunyai tempat tinggal serta mempunyaikesepakatan diri untuk bersatu. Yang dimaksud dengan warga negara adalah pendudukasli Indonesia (pribumi) dan penduduk negara lain yang sedang berada di Indonesia untuk bisnis, wisata dan sebagainya.

b.      Wilayah adalah sebuah daerah yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuahkedaulatan. Dapat dikatakan menjadi unsur utama pembentuk negara apabila wilayah tersebut mempunyai batas atau teritorial yang jelas atas darat, laut dan udara.

c.       Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

• Tujuan Dibentuknya Negara

a.       Menurut Plato. Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial.

b.      Menurut Machiaveli dan Shang Yang. Negara bertujan untuk memperluas kekuasaan semata-mata, tujuan Negara didirikan adalah untuk menjadikan Negara itu besar dan jaya. Untuk mencapai kejayaan Negara, maka rakyat harus berkorban, kepentingan orang perorangan harus diletakkan di bawah kepentingan bengsa dan Negara, Negara Diktator. Kalau ingin Negara kuat dan jaya, maka rakyat harus lunakkan dan sebaliknya jika orang menghendaki rakyat menjadi kuat dan kaya, maka Negara itu menjadi lemah.

3)    Pemerintahan

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih simpel lagi adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda. Pemerintah merujuk kepada organ atau alat perlengkapan, sedangkan pemerintahan menunjukkan  bidang tugas atau fungsi. Dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian  pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

B.  Warga Negara dan Negara

• Pengertian Warga Negara

Waganegara adalah orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu,atau dengan kata lain warganegara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

• Kriteria Menjadi Warga Negara

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
2. Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia.
3. 
   
• Orang-orang yang berada dalam satu wilayah negara

1. Rakyat Unsur ini sangat penting dalam suatu negara. Merekalah yang kemudian menentukan dalam tahap perkembangan negara selanjutnya. Dan juga perlu melahirkan apa yang disebut ilmu kemasyarakatan (sosiologi) suatu ilmu pengetahuan baru yang khusus menyelidiki, mempelajari hidup kemasyarakatan. Sosiologi merupakan ilmu penolong bagi ilmu hukum tata negara.
2. Wilayah (teritorial) Tidak mungkin ada negara tanpa suatu wilayah. Disamping pentingnya unsur wilayah dengan batas-batas yang jelas, penting pula keadaan khusus wilayah yang bersangkutan, artinya apakah layak suatu wilayah itu masuk suatu negara tertentu atau sebaliknya dipecah menjadi wilayah berbagai negara. Apabila mengeluarkan peraturan perundang-undangan pada prinsipnya hanya berlaku bagi orang-orang yang berada di wilayahnya sendiri. Orang akan segera sadar berada dalam suatu negara tertentu apabila melampaui batas-batas wilayahnya setelah berhadapan dengan aparat (imigrasi negara) untuk memenuhi berbagai kewajiban yang ditentukan. Paul Renan (Perancis) menyatakan satu-satunya ukuran bagi suatu masyarakat untuk menjadi suatu negara ialah keinginan bersatu (le desir de’etre ansemble).
3. Pemerintahan Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara.
4. UUD (konstitusi)
5. pengakuan Internasional (secara de facto maupun de jure).

• Pasal UUD 1945 tentang warga negara

1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.

• Pasal UUD 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara indonesia

1. Pasal 27 ayat 1-3 Mengatur tentang Kedudukan warga negara , Penghidupan dan pembelaan terhadap negara.
2. Pasal 28 ayat A – J Mengatur tentang segala bentuk Hak Asasi Manusia.
3. Pasal 29 ayat 2 Mengatur tentang kebebasan atau hak untuk memeluk agama (kepercayaan)
4. Pasal 30 ayat 1-5 Mengatur tentang Kewajiban membela negara , Usaha pertahanan dan keamanan rakyat, Keanggotaan TNI dan Tugasnya , Kepolisian Indonesia dan tugasnya , Susunan dan kedudukan TNI & kepolisian Indonesia.
5. Pasal 31 ayat 1-5 Mengatur tentang Hak untuk mendapat pendidikan yang layak , kewajiban belajar ,Sistem pendidikan Nasional ,dan Peran pemerintah dalam bidang Pendidikan dan kebudayaan
6. Pasal 33 ayat 1-5 Mengatur tentang pengertian perekonomian ,Pemanfaatan SDA , dan Prinsip Perekonomian Nasional.
7. Pasal 34 ayat 1-4 Mengatur tentang Perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar sebagai tanggung jawab negara